KPK yang Lemah, atau di Lemahkan (BI-01-SS-12)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan selogan  mewujudkan Indonesia dari korupsi mungkin masih menjadi harapan dari 200 juta lebih masyarakat Indonesia. Karena saat ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang tidah tuntas ataupun tebang pilih. Padahal KPK sendiri dibentuk karena dianggap Kepolisian dan Kejaksaan tidak mampu memberantas korupsi, dan KPK hadir sebagai harapan baru untuk menyelesaikan kasus-kasus terrsebut.

Ditilik dari kinerjanya saat ini KPK dinilai masih banyak memiliki kelemahan. Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua menilai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK 90 persen masih bagus. Kalaupun ada upaya revisi yang kini sedang dibahas di Komisi III DPR RI, Abdullah menyebut tiga kelemahan yang perlu direvisi.

Pertama soal pembukaan rekening. KPK terbentur dengan aturan, pembukaan rekening harus seseorang menjadi tersangka dulu, seharusnya sejak tahap penyelidikan sudah bisa dibuka.  Dengan begitu, pembukaan rekening tak perlu lagi. Sehingga bisa di cari langsung bukti-bukti yang lain, termasuk bukti rekening transaksi.

Kedua soal penggeledahan. Menurutnya penggeledahan tak perlu izin pengadilan negeri, cukup dengan pemberitahuan saja. Karena jika izin akan menimbulkan kesulitan bagi penyidik dan membutuhkan proses yang lama.

Dan yang terakhir polemik pemilihan capim KPK karena ada putusan MK. Misalnya apakah ada PAW seperti DPR ketika menggantikan Pak Antasari Azhar yang bermasalah, atau bagaimana. Itu menjadi problem, sehingga diperlukan ketegasan.

Sementara itu berdasarkan eksaminasi ICW, banyak ditemukan kelemahan dalam dakwaan jaksa KPK sehingga terdakwa korupsi divonis ringan oleh pengadilan.

Koordinator Divisi Hukum ICW, Febri Diansyah memberikan contoh lemahnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK antara lain dalam kasus korupsi pengadaan mesin jahit, sapi potong, dan kain sarung di Departemen Sosial dan korupsi mantan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdiharjo.

Ditilik dari penyidikan sampai penuntutan yang dilakukan KPK terhadap para terpidana kasus korupsi, ICW tidak melihat adanya pasal-pasal yang bisa memberikan efek jera.

“Ke depan, KPK dan MA harus punya standar, setiap penyelenggara negara yang korupsi harus dikenakan hukuman yang jelas, Jangan sampai ke depan hukuman KPK tidak memberi efek jera,” harap Febri.

Beberapa contoh di atas merupakan fakta dari apa yang terjadi di lapangan sekarang, sebenarnya masih banyak lagi kelemahan-kelemahan yang di miliki KPK, namun begitu kita harus tetap mendukung keberadaan KPK di samping beberapa pihak yang ingin membubarkannya. coba kita fikir dengan adanya keneradaan KPK saja saat tindang kejahatan korupsi masih saja merajalela apa lagi jika nantinya di bubarkan! makin banyak saja tikus-tikus politik yang akan berkeliaran.

Harus ada tindakan tegas terutama dari kepala negara yang pernah mngucapkan akan mendukung terus keberadaan KPK, dan juga pemerintah harus bersikap nyata dengan apa yang sering mereka janjikan untuk memberantas korupsi. Jangan hanya janji-janji kampanye saja demi menarik hati masyarakat dan membuat citra baik nama pemerintahan.

http://news.okezone.com/read/2012/01/31/339/566904/banyak-kelemahan-kpk-diminta-evaluasi-diri

http://www.tribunnews.com/2011/10/13/ini-tiga-kelemahan-kpk-yang-harus-direvisi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s