Inefisiensi PLN Akan Terus Diaudit

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rofi Munawar mengatakan, bahwa DPR harus melanjutkan hasil audit terkait adanya penemuan inefisiensi pada pengoperasian delapan pembangkit listrik berbasis :dual firing” PT PLN (Persero).

8 pembangkit listrik yang ada milik PLN hanya mendapatkan alokasi gas sebanyak 785 BBTUD atau 49,03 persen dari total kebutuhan 1.601 BBTUD pada 2009. Pada 2010 alokasi gas menurun menjadi 778 BBTUD atau 48,78 persen dari kebutuhan sebanyak 1.595 BBTUD.” papar Rofi.

Untuk itu PLN menggunakan BBM untuk menutupi kurangnya pasokan gas untuk pembangkit agar dapat terus berjalan, semuai itu disebabkan kontrak yang tidak sesuai. Bahkan, inefisiensi PLN ini ditambah lagi dengan pemasok yang secara aktual hanya mampu memenuhi 80,25 persen atau sekitar 630 BBTUD pada 2009 dan 84,58 persen atau 658 BBTUD pada 2010.

 

pada pemeriksaan BPK tanggal 16 September 2011 menemukan bahwa kebutuhan gas PLN pada 8 unit pembangkit yang berbasis “dual firing” tidak terpenuhi. Karena itu, pembangkit tersebut harus dioperasikan dengan “high speed diesel” (HSD) atau solar, yang biayanya jauh lebih mahal dari gas, sehingga nilai ketidakhematan diperkirakan mencapai Rp 17,9 triliun pada 2009 dan Rp 19,6 triliun pada 2010 atau mencapai Rp 37 triliun.

permasalahan paling fatal bagi PLN dalam temuan BPK ini adalah PLN tidak mengatur sanksi bagi pemasok gas apabila realisasi pasokan gas tidak sesuai kontrak. Tidak ada klausul sanksi dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PLN dan pemasok gas.

”Perlu dicatat tahun 2009 biaya aktual penggunaan BBM di 8 pembangkit PLN sebesar Rp 25,5 triliun, jika menggunakan gas biaya diestimasikan lebih kecil sebesar Rp 7,66 triliun. Sedangkan untuk tahun 2010 biaya aktual penggunaan BBM sebesar Rp 28,47 triliun, berbeda jauh jika menggunakan gas sebesar Rp 8,77 triliun. Sehingga nilai ketidakhematanya seluruhnya sebesar Rp 37,6 triliun yaitu tahun 2009 sebesar Rp 17,9 triliun dan tahun 2010 sebesar Rp 19,7 triliun,” kata rofi.

“Masih belum selesainya tindak lanjut terhadap temuan BPK tersebut, baik oleh Kementerian ESDM, PLN dan BP Migas, menunjukan bahwa sampai saat ini Pemerintah masih belum berkomitmen penuh untuk memenuhi kebutuhan gas pembangkit PLN, sehingga penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik untuk mengurangi subsidi listrik masih jauh panggang dari api.

 

http://sentanaonline.com/detail_news/main/9036/1/14/11/2012/Inefisiensi-PLN-Capai-Rp-37-T-DPR-Harus-Lanjutkan-Audit-Investigatif–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s