BUBARKAN RSBI

Indonesia Corruption Watch (ICW) tengah meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pengujian Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti yang diungkapkan Monitoing Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari Rachman.

MK Hapus RSBI: Dana Yang Sudah Dikumpulkan Harus Dikembalikan

ICW sendiri mendapat banyak dukungan terutama dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) dalam melakukan gugatan tersebut.

Dari data yang didapat ICW melalui kesaksian Musni Umar, Ketua Komite Sekolah RSBI SMA 70 biaya yang harua dikeluarkan oleh siswa lebih dari Rp 10 juta. Itupun untuk kelas reguler, sedangkan kelas internasional tahun pertama orang tua siswa merogoh kocek hingga Rp 31 juta. Tahun kedua dan ketiga, masing-masing Rp 24 juta dan Rp 18 juta.

Sedangkan menurut Direktur Riset dan Pengembangan Program IGI, Dhitta Puti Sarasvati menyatakan RSBI tidak mempunyai konsep yang jelas,”Siswa yang masuk RSBI dirugikan karena biaya yang mahal dan konsepnya tidak jelas. Bahkan kualitas guru di RSBI tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Apa bisa meningkatkan kualitas sekolah RSBI?,” jelasnya.

Puti juga menilai bila program RSBI dihapus, maka sekolah di Indonesia bisa setara dan tidak memiliki gap yang jauh. ICW, FSGI dan IGI pun mendesak agar MK segera membuat keputusan terkait RSBI tersebut.

Dengan banyaknya tuntutan mengenai penghapusan RSBI yang di nilai membeda-bedakan tingkat pendidikan di negeri ini maka sejak tanggal 8 Januari 2013 MK memutuskan untuk menghapusan RSBI. Keputusan tersebut menjelaskan bahwa  pada pasal 50 ayat 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 50 ayat 3 menyebut pemerintah dan/ atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan minta pemerintah dan DPR segera mematuhi putusan MK dengan tidak menciptakan satuan pendidikan baru yang selaras dengan prinsip dan semangat pasal 50 ayat 3.

Penghapusan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional ini hanya berlaku untuk sekolah-sekolah yang berstatus sekolah negeri “Hanya untuk sekolah negeri. Model sekolah negeri itu kan ada tiga SNN, RSBI, dan SBI, yang dihapuskan yang RSBI dan SBI, tapi semuanya sekolah negeri. Kalau swasta monggo,” kata Akil Mochtar, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK)


.

Penghapusan sekolah RSBI negeri tersebut harus benar benar direalisasi oleh masing-masing sekolah yang menyandang gelar tersebut. Jika memang masih ada yangmembandel ini termasuk sekolah ilegal. Dikatakan ilegal karena sudah tidak ada lagi peraturan yang mengaturnya.
MK berharap agar ada kesetaraan pendidikan di Indonesia dengan tidak membeda-bedakan, atau dengan kata lain tidak ada kasta dalam dunia pendidikan di Indonesia.

http://www.bisnis.com/articles/penghapusan-rsbi-mahalnya-biaya-pendidikan-hingga-rp31-juta-slash-tahun-jadi-alasan

http://www.ol-magazine.com/2013/01/penghapusan-rsbi-hanya-berlaku-untuk.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s